MUSI RAWAS -Pemuda Mandala Trikora (PMT) Kabupaten Musi Rawas resmi mendesak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Musi Rawas untuk mengusut tuntas dugaan tidak ditindaklanjutinya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI senilai Rp 8.604.170.648,10 di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.
Mirwan Batu Bara Ketua PMD mengatakan Desakan ini bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan dokumen resmi negara: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 47.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024, tanggal 21 Mei 2024.
Dalam LHP tersebut, BPK menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi kualitas pada 18 paket pekerjaan jalan di PUBM Musi Rawas TA 2023. Temuan ini didasarkan pada pemeriksaan fisik bersama antara BPK, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyedia, Pengawas, dan Inspektorat, serta pengujian laboratorium oleh Universitas Bandar Lampung.
Total nilai temuan yang DIDUGA merugikan keuangan negara tersebut mencapai Rp 8.604.170.648,10.
*KEJANGGALAN PALING MENCOLOK: BUPATI VS KADISNYA*
Yang membuat publik bertanya-tanya adalah sikap berbeda antara Bupati Musi Rawas dan Kepala Dinas PUBM-nya sendiri dalam menanggapi temuan BPK tersebut.
Dalam dokumen BPK, Bupati Musi Rawas menyatakan TIDAK SEPENDAPAT atas temuan BPK, namun tanpa memberikan alasan teknis yang jelas, hanya meminta agar temuan tersebut dipertimbangkan kembali.
Sebaliknya, Kepala Dinas PUBM Musi Rawas yang ikut langsung dalam pemeriksaan fisik di lapangan, menyatakan SEPENDAPAT dengan temuan BPK.
"Kami bertanya kepada publik, kenapa Bupati tidak sependapat, sementara Kadisnya sendiri yang ikut cek lapangan mengakui? Ada apa di balik penolakan ini? Kami hanya menyampaikan dugaan dan meminta agar hal ini diperiksa secara terbuka," ujar Mirwan Batubara, Ketua Umum PMT Musi Rawas.
*DUGAAN KLAIM PENGEMBALIAN YANG TIDAK NYAMBUNG*
PMT juga menyoroti adanya dua klaim pengembalian yang DIDUGA tidak sesuai dengan ruang lingkup temuan Rp 8,6 Miliar tersebut.
Pertama, klaim pengembalian Rp 2,2 Miliar melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) yang pernah disampaikan oleh pihak Kejari Musi Rawas di depan massa aksi. Jika klaim itu benar, maka masih terdapat selisih Rp 6,4 Miliar yang belum jelas pertanggungjawabannya.
Kedua, klaim pengembalian Rp 3.719.165.000 melalui pendampingan Datun pada 25 Mei 2026. PMT menilai pengembalian tersebut berasal dari tunggakan Rencana Tindaklanjut (RTI) Tahun 2021-2023 senilai Rp 6,36 Miliar, yang merupakan ruang lingkup berbeda dengan temuan TA 2023 sebesar Rp 8,6 Miliar.
"Jangan dicampur-aduk. Temuan 2023 ya 2023, tunggakan lama ya tunggakan lama. Jangan sampai masyarakat dikecoh dengan angka-angka yang beda ruang lingkupnya. Kami meminta penyidik untuk membedakan ini secara tegas," tegas Muhamad Ahmad Tartusi.
*TUNTUTAN PMT KE POLRES MUSI RAWAS*
Atas dasar itu, PMT akan melaporkan dugaan ini ke Polres Musi Rawas Cq. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan tuntutan:
1. Memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUBM, KPA, PPTK, Pengawas, dan 18 Penyedia paket pekerjaan yang DIDUGA bermasalah tersebut.
2. Mengusut tuntas alasan Bupati Musi Rawas menyatakan tidak sependapat atas temuan BPK, padahal Kadisnya sendiri sependapat.
3. Menghitung ulang secara independen total kerugian negara dari temuan Rp 8,6 Miliar tersebut, terpisah dari klaim pengembalian lain.
4. Memeriksa dugaan adanya upaya menghambat tindaklanjut temuan BPK.
5. Jika terbukti ada perbuatan melawan hukum, proses sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kami melaporkan dengan itikad baik, berdasarkan dokumen resmi BPK, bukan fitnah. Kami siap memberikan keterangan dan menunjukkan bukti-bukti asli kepada penyidik. Kami hanya ingin uang rakyat Rp 8,6 Miliar ini jelas pertanggungjawabannya," tutup Mirwan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUBM dan Pemkab Musi Rawas belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk konfirmasi dan keberimbangan berita.(Rls)
