MUSI RAWAS, 20 November 2026 – Forum Pemuda Musirawas (FPM) mengancam akan menggelar aksi damai di depan Mapolres Musi Rawas apabila laporan dugaan korupsi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp8,6 miliar di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) tidak segera ditindaklanjuti.

Ancaman tersebut disampaikan menyusul laporan resmi yang telah disampaikan Koalisi Pemuda Peduli Uang Rakyat kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Musi Rawas.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: 001/DUMAS/KPPUR-MURA/XI/2026.

Koalisi menegaskan bahwa rencana aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional apabila tidak ada perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan.

"Kami sudah menempuh jalur formal dengan melaporkan persoalan ini berdasarkan dokumen negara. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap turun ke jalan melalui aksi damai," tegas perwakilan koalisi.

Temuan BPK, Kelebihan Pembayaran Capai Rp9,3 Miliar

Dasar laporan tersebut merujuk pada dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 47.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024.

Dalam dokumen tersebut, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.604.170.648,10 atas 18 paket pekerjaan jalan dan jembatan pada Dinas PUBM Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023. Temuan tersebut berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp755.521.311,13 akibat kekurangan volume pekerjaan pada paket yang sama.

Dengan demikian, total nilai temuan kelebihan pembayaran tersebut mencapai lebih dari Rp9,3 miliar.

Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan fisik yang melibatkan BPK, KPA, PPTK, penyedia jasa, pengawas, Inspektorat, serta pengujian laboratorium Universitas Bandar Lampung.

Bupati Tidak Sependapat, Kepala Dinas Akui Temuan BPK

Dalam dokumen pemeriksaan BPK, disebutkan bahwa Bupati Musi Rawas menyatakan tidak sependapat dengan temuan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas PUBM yang turut mengikuti pemeriksaan lapangan bersama BPK justru menyatakan sependapat dengan hasil temuan pemeriksaan.

Perbedaan sikap tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan koalisi.

Koalisi juga menyoroti tindak lanjut rekomendasi BPK yang dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, mengingat temuan tersebut berasal dari pemeriksaan Tahun Anggaran 2023.

Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Koalisi mempertanyakan berapa jumlah uang yang telah dikembalikan, apakah sudah terdapat bukti penyetoran ke kas daerah (STS), serta bagaimana rincian tindak lanjut terhadap 18 paket pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan.

Koalisi Minta Kejelasan Klaim Pengembalian Rp2,2 Miliar dan Rp3,7 Miliar

Selain menyoroti temuan BPK, koalisi juga mempertanyakan dua angka pengembalian uang yang disebut-sebut berkaitan dengan persoalan tersebut.

Pertama, klaim pengembalian sebesar Rp2,2 miliar melalui mekanisme MPPKD. Kedua, klaim sebesar Rp3.719.165.000 melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan.

Menurut koalisi, kedua angka tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai penyelesaian atas temuan BPK senilai Rp8,6 miliar pada Tahun Anggaran 2023.

Hal itu karena ruang lingkup dan tahun anggaran yang menjadi dasar pengembalian perlu dipastikan terlebih dahulu.

Koalisi juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana apabila unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi.

Karena itu, koalisi meminta aparat penegak hukum menelusuri secara jelas sumber, dasar, dan keterkaitan kedua angka pengembalian tersebut dengan temuan BPK Tahun Anggaran 2023.

Lima Tuntutan Koalisi kepada Polres Musi Rawas

Koalisi Pemuda Peduli Uang Rakyat menyampaikan lima tuntutan kepada Unit Tipikor Polres Musi Rawas, yakni:

  1. Segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi BPK terkait temuan Rp8,6 miliar dan Rp755 juta pada Dinas PUBM Tahun Anggaran 2023.
  2. Memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUBM selaku Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, konsultan pengawas, serta 18 penyedia jasa yang berkaitan dengan paket pekerjaan tersebut.
  3. Meminta dan mengamankan dokumen resmi dari BPK, Inspektorat, BPKAD, dan Dinas PUBM, termasuk bukti penyetoran ke kas daerah, dokumen MPPKD senilai Rp2,2 miliar, serta dokumen Datun senilai Rp3,7 miliar agar ruang lingkupnya dapat dipastikan.
  4. Melakukan penghitungan kembali kerugian keuangan negara melalui audit investigatif bersama BPK atau BPKP.
  5. Apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, memprosesnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Koordinator Koalisi Pemuda Peduli Uang Rakyat, Joni Farles, menegaskan bahwa laporan tersebut disampaikan berdasarkan dokumen resmi BPK dan pihaknya siap memberikan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum.

"Kami melaporkan persoalan ini dengan itikad baik berdasarkan dokumen resmi BPK. Kami berharap persoalan ini ditangani secara profesional dan transparan agar masyarakat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban uang negara tersebut," tutup Joni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUBM maupun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

(Rls)

Lebih baru Lebih lama