 |
| *Boni Belitung - Koordinator K-MAKI SUMSEL. |
Musi Rawas - Warunginformasi.co.id
Dugaan penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMA Negeri Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, kini menjadi sorotan tajam aktivis anti-korupsi tingkat provinsi. Hal ini menyusul adanya temuan data yang menunjukkan kucuran dana hampir Rp 1 Miliar selama tahun 2024-2025, namun tidak berbanding lurus dengan kondisi fisik sekolah yang hancur lebam.
Menanggapi temuan tersebut, Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumatera Selatan, Boni Belitung, angkat bicara. Ia mengaku sangat menyayangkan kondisi SMAN Jayaloka yang dibiarkan rusak parah padahal anggaran pemeliharaan terus dicairkan setiap tahapnya.
"Kami sudah menerima data rincian dari portal JAGA.ID KPK. Sangat tidak masuk akal jika anggaran pemeliharaan sarpras dan perpustakaan mencapai Rp 996 juta lebih dalam dua tahun, tapi kaca jendela pecah dan pintu kelas tetap bolong-bolong," ujar Boni Belitung saat dimintai tanggapannya, Senin (19/1).
Boni menegaskan, pola penyerapan anggaran yang besar tanpa wujud fisik di lapangan merupakan indikasi kuat adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif. Ia menyoroti anggaran perpustakaan yang terserap hampir setengah miliar rupiah, sementara fasilitas internet di sekolah tersebut justru nihil.
"Ini anggaran negara, bukan uang pribadi. Jika pihak sekolah mengaku tidak ada anggaran rehab di media, sementara di data pusat anggaran tersebut sudah cair ratusan juta, maka itu adalah pembohongan publik," tegas Boni.
Lebih lanjut, Koordinator K-MAKI ini mendesak Kejaksaan Negeri Musi Rawas untuk segera memanggil Kepala Sekolah dan Bendahara SMAN Jayaloka untuk dimintai klarifikasi secara hukum.
"Kami dari K-MAKI akan mengawal kasus ini. Jika Kejari di tingkat kabupaten tidak serius merespons laporan masyarakat ini, kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Palembang agar dilakukan audit investigatif menyeluruh," pungkasnya. (Tim)