 |
| Wewen Sohar - Aktivis |
LUBUKLINGGAU — Wacana dibukanya kembali Cafe Melodi Cinta mendadak viral dan memicu gelombang kritik dari publik.
Aktivis Kota Lubuklinggau, Wewen Sohar, melontarkan desakan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) dan Polres Lubuklinggau untuk bertindak sigap, akuntabel, serta transparan dalam memverifikasi legalitas tempat hiburan tersebut, Jum'at (4/9/2026).
Langkah preventif ini dinilai sangat krusial guna mengantisipasi terulangnya kelemahan pengawasan, sebagaimana insiden ditemukannya gudang minuman keras (miras) ilegal di Kelurahan Siring Agung beberapa waktu lalu.
Sorotan Utama dan Pengawasan Administrasi
Ketegasan Izin Operasional: Wewen Sohar menegaskan bahwa Pemkot dan Polres Lubuklinggau harus menyisir dokumen administrasi secara mendalam. Jangan sampai ada penyimpangan izin—seperti usaha yang hanya mengantongi izin cafe dan karaoke, namun dalam praktiknya beroperasi layaknya klab malam (nightclub).
Verifikasi Transparan: Pemerintah daerah dan kepolisian wajib memastikan seluruh klausul regulasi dipenuhi secara sah sebelum memberikan ruang bagi pengelola untuk kembali beroperasi.
Tolak Eksploitasi Ekonomi : Peluang investasi di Lubuklinggau tidak boleh dijadikan sarana "sapi perah" oleh oknum pelaku usaha yang sekadar meraup keuntungan finansial tanpa memedulikan tatanan dan dampak lingkungan sosial.
Perlindungan Bagi Warga: Masyarakat lokal adalah pihak yang paling dirugikan apabila aktivitas hiburan malam dibiarkan melanggar aturan dan memicu keresahan sosial.
Pencegahan Efek "Rumah Kosong": Lubuklinggau tidak boleh dibiarkan menjadi ajang eksploitasi bisnis yang ditinggalkan begitu saja ketika memicu permasalahan di kemudian hari.
Penindakan Hukum Tanpa Kompromi: Aparat penegak hukum beserta instansi teknis didesak untuk memproses dan menindak tegas pengelola yang terbukti mengabaikan atau menyalahgunakan perizinan.
Langkah kritis yang disuarakan para aktivis ini menjadi momentum penting bagi Pemkot dan Polres Lubuklinggau untuk memperketat pengawasan industri hiburan malam, sekaligus memastikan iklim investasi di daerah tetap berjalan kondusif, beretika, dan taat hukum. (Rls)