 |
| *Marwan - Ketua LSM-SBW. |
Lubuklinggau - Warunginformasi.co.id
Marwan, Ketua LSM-SBW Sumatera Selatan, menanggapi hasil wawancara tim media terhadap pejabat Dinas PUPR Kota Lubuklinggau soal perbaikan Monumen Tanjak. Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan pejabat terkait menunjukkan adanya kebingungan struktural dan minimnya sense of urgency dalam menyikapi potensi bahaya dari kerusakan monumen.
"Kalau benar kerusakan itu terjadi setelah masa pemeliharaan, dan bahan ACP-nya terbukti tidak kuat menahan kondisi cuaca di Lubuklinggau, seharusnya bukan hanya motif yang diganti. Harus ada audit menyeluruh dari segi perencanaan, pemilihan bahan, dan metode konstruksi,” ujar Marwan.
Ia juga mengkritik pernyataan bahwa proyek belum ditender, sehingga seolah menjadi alasan untuk tidak memberi informasi teknis secara tuntas kepada publik.
"Penundaan klarifikasi dengan dalih 'belum tender' hanya memperlihatkan lemahnya transparansi. Padahal ini menyangkut keselamatan warga. Monumen setinggi itu jika rusak lagi bisa menjadi ancaman serius, bukan sekadar polemik estetik," lanjutnya.
 |
| *Kondisi Tanjak GOR Megang Kota Lubuklinggau. |
Pernyataan pejabat teknis dari Dinas PUPR yang mengaitkan kerusakan dengan faktor cuaca, menurut Marwan, juga tidak dapat dijadikan pembenaran tanpa dasar yang kuat.
“Tadi kita dengar sendiri, Kabid Aries menyebut memang belum ada kajian ilmiah soal pengaruh cuaca ekstrem terhadap material ACP di monumen tersebut. Bahkan belum ada keterlibatan BMKG dalam penilaian awal. Jadi wajar kalau publik bertanya: kenapa bisa dibangun tanpa analisis risiko yang matang?” ujarnya.
Terkait motif baru yang akan digunakan, Marwan menekankan bahwa penggantian motif tanpa perubahan struktural adalah pendekatan permukaan yang tidak menyentuh akar masalah.
“Jangan cuma ganti motif karena itu permintaan kepala daerah. Yang harus diganti adalah cara pandang terhadap proyek publik: bahwa estetika itu harus dibarengi keamanan dan akuntabilitas. Kita bicara soal uang rakyat dan keselamatan warga.”
Ia juga menyayangkan ketidaktahuan pejabat baru soal konsultan pengawas maupun rincian audit proyek sebelumnya. Bagi Marwan, ini menjadi tanda bahwa dokumentasi dan alih tanggung jawab antarpejabat tidak berjalan baik.
“Kalau hari pertama duduk saja sudah langsung dilempar ke proyek sensitif seperti ini, ya harusnya dibekali dengan dokumen dan laporan lengkap. Kalau tidak, sistem kelembagaan kita yang lemah,” tutupnya. (MIH)